• Beranda
  • Berita
  • PEMPROV DKI JAKARTA BERIKAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR HINGGA 35 PERSEN

PEMPROV DKI JAKARTA BERIKAN KERINGANAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR HINGGA 35 PERSEN

19 November 2026

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan kesempatan yang lebih luas untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kebijakan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban pembayaran pajak kendaraan bermotor, khususnya bagi masyarakat yang belum melakukan daftar ulang kendaraannya, serta mendorong tertib administrasi perpajakan di Jakarta.

Pemberian keringanan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1169 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, yang ditetapkan pada 18 November 2026.

Adapun besaran keringanan pokok PKB bagi kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi adalah sebagai berikut:

•   5% untuk kendaraan pertama.

•   20% untuk kendaraan kedua.

•   25% untuk kendaraan ketiga.

•   30% untuk kendaraan keempat.

•   35% untuk kendaraan kelima dan seterusnya.

Sementara itu, untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh badan, diberikan keringanan pokok PKB sebesar 5%.

Pemberian keringanan ini dikecualikan bagi kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas peran masyarakat dalam mendukung pembangunan Jakarta.

“Jakarta adalah milik kita semua. Setiap warga memiliki peran, dan setiap kontribusi masyarakat sangat berarti bagi kota ini. Melalui keringanan ini, kami berharap masyarakat dapat merasa lebih terbantu dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya. Karena dari langkah sederhana dan kepedulian kita bersama, Jakarta dapat terus tumbuh menjadi kota yang lebih baik bagi semua,” ujar Lusiana.

Keringanan pokok PKB diberikan secara jabatan melalui penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran pajak selama periode berlakunya kebijakan. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu mengajukan permohonan khusus.


Kebijakan ini mulai berlaku pada 21 November 2026 dan dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang melakukan pembayaran atau penyetoran PKB hingga 31 Desember 2026.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap masyarakat dapat merasakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Setiap kontribusi memiliki arti, dan bersama masyarakat, Jakarta terus tumbuh menjadi kota yang lebih baik untuk kita semua.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id atau menghubungi layanan call center informasi pajak daerah di nomor 1500-177.

Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta