Pajak Reklame

PAJAK REKLAME

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang , jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame dipungut atas semua penyelenggaraan reklame.

Syarat Pendaftaran

REKLAME BARU
Reklame Papan & Sejenisnya (<=6m²) → One Day Service

1. Gambar desain produk/pesan Reklame yang akan disajikan
2. Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
3. Gambar/peta lokasi penempatan titik reklame (3 arah : samping kiri, samping kanan dan tampak depan)
4. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan / diwakilkan)
5. Surat Pernyataan Reklame belum terpasang (bermaterai)
6. Surat Pernyataan tidak keberatan Reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan
7. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Reklame Papan & Sejenisnya (>6m² s/d <=24m²)

1. Foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame
2. Gambar desain produk/pesan Reklame yang akan disajikan
3. Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
4. Gambar/peta lokasi penempatan titik reklame (3 arah : samping kiri, samping kanan dan tampak depan)
5. Kelayakan konstruksi reklame
6. Surat Pernyataan Reklame belum terpasang (bermaterai)
7. Surat Pernyataan tidak keberatan Reklame dipasang dari pemilik lokasi pemasangan
8. Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Reklame Kendaraan

1. Foto kendaraan
2. Foto copy STNK
3. Gambar desain produk/pesan Reklame yang akan disajikan
4. Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
5. Surat Kuasa bermaterai (apabila dikuasakan)
6. Surat Pernyataan Reklame belum terpasang (bermaterai)

REKLAME PERPANJANGAN / DAFTAR ULANG

Reklame Papan & Sejenisnya (<=6m²) → One Day Service

1. Foto Reklame yang sudah terpasang
2. Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
3. Foto copy SKPD tahun sebelumnya
4. Foto copy izin tahun lalu
5. Foto copy PBB
6. Surat Pernyataan tidak berubah bentuk, baik fisik maupun ukuran (bermaterai)

Reklame Papan & Sejenisnya (>6m² s/d <=24m²)

1. Foto Reklame yang sudah terpasang
2. Foto copy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
3. Foto copy SKPD tahun sebelumnya
4. Foto copy izin tahun lalu
5. Foto copy PBB
6. Surat Pernyataan tidak berubah bentuk, baik fisik maupun ukuran (bermaterai)
7. Foto copy Kelayakan konstruksi reklame.

Reklame Kendaraan

1. Foto kendaraan
2. Foto copy STNK
3. Fotocopy identitas diri (KTP/SIM) atau yang dikuasakan
4. Foto copy SKPD tahun sebelumnya
5. Foto copy izin tahun lalu
6. Foto Reklame yang sudah terpasang
7. Surat Pernyataan tidak berubah bentuk, baik fisik maupun ukuran (bermaterai)

CATATAN :

– Pelayanan reklame <=6m² selesai dalam 1 hari sepanjang persyaratan pendaftaran yang diajukan lengkap dan dilahan swasta.

– Setiap penyelenggaraan reklame di dalam dan diluar sarana dan prasrana kota harus mendapat IPR dari Pejabat vang ditunjuk Gubernur dalam hal ini Kepala BPTSP.

• Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 (Format file:pdf, Ukuran: 134.78 kB, Diunduh 1671 kali) Tentang: Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
• Manual Cara Daftar WP Pajak Online (Format file:pdf, Ukuran: 6.08 MB, Diunduh 2155 kali) Tentang: Salah satu pengembangan yang dilakukan terhadap Sistem Informasi adalah membuat sebuah Web Portal Pajak Daerah, di mana web portal tersebut secara komprehensif menggabungkan fungsifungsi penting dari Sistem Informasi per jenis pajak daerah dalam suatu antarmuka yang terintegrasi. Diharapkan dengan adanya web portal ini para wajib pajak dapat terbantu terutama dalam hal Pendaftaran, Pembayaran, serta Pelaporan segala jenis pajak daerah yang akan menimbulkan kesadaran bagi wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya, karena para wajib pajak sudah tidak dikhawatirkan lagi dengan adanya penyimpangan dana setoran pajak, karena pengolahan pajak menjadi transparan sehingga menghilangkan stigma negatif terhadapnya.
• PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG NOMOR IDENTITAS PAJAK DAERAH (Format file:pdf, Ukuran: 1.61 MB, Diunduh 3005 kali) Tentang: Dalam rangka tertib administrasi terhadap Wajib Pajak maka diwajibkan mendaftarkan objek pajak guna meningkatkan pendapatan daerah, sehingga perlu diatur Nomor Identitas Pajak Daerah yang terdiri atas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Nomor Objek Pajak Daerah (NOPD)
• PERGUB NO. 44 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK (Format file:pdf, Ukuran: 50.84 kB, Diunduh 2961 kali) Tentang: Tambahan pengaturan mekanisme pembatalan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau Surat Tanda Setoran (STS).
• PERGUB NO. 27 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG YANG PAJAKNYA DITETAPKAN OLEH GUBERNUR (Format file:pdf, Ukuran: 352.08 kB, Diunduh 1976 kali) Tentang: Tindaklanjut Peraturan Gubernur Nomor 182 Tahun 2016 yang mengatur tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud perlu disempurnakan.
• PERGUB NO. 41/2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PAJAK DAERAH (Format file:pdf, Ukuran: 305.39 kB, Diunduh 1211 kali) Tentang: Tindaklanjut Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, ketentuan lebih lanjut tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak berikut imbalan bunga yang perlu diatur dengan Peraturan Gubernur
• PERATURAN GUBERNUR NO 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH (Format file:pdf, Ukuran: 113.95 kB, Diunduh 2617 kali) Tentang: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
• INGUB NO. 126/2017 TENTANG PENYUSUNAN KONSEP PENYEDERHANAAN PROSES PENERTIBAN REKLAME (Format file:pdf, Ukuran: 58.55 kB, Diunduh 1779 kali) Tentang: Dalam rangka mewujudkan proses penertiban reklame yang efektif, efisien dan optimal melalui penugasan ke SKPD terkait
• PERGUB NO. 115/2017 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK DAERAH (Format file:pdf, Ukuran: 367.14 kB, Diunduh 4304 kali) Tentang: Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu Persyaratan pengajuan dan proses penyelesaian pengajuan Keberatan Pajak
• Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH (Format file:pdf, Ukuran: 231.36 kB, Diunduh 3513 kali) Tentang: Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2017 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH
• PERGUB 34 TAHUN 2017 (Format file:pdf, Ukuran: 147.16 kB, Diunduh 3296 kali) Tentang: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
• PERATURAN GUBERNUR NO. 34 TAHUN 2017 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH (Format file:pdf, Ukuran: 145.37 kB, Diunduh 6605 kali) Tentang: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
• SK GUB NOMOR 644 TAHUN 2017 (Format file:pdf, Ukuran: 53.76 kB, Diunduh 2338 kali) Tentang: TIM KOORDINASI OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH
• Pergub No. 214/2016 Tentang Perubahan Pergub 244/2015 Penyelenggaraan Reklame (Format file:pdf, Ukuran: 102.11 kB, Diunduh 6636 kali) Tentang: Pergub No. 214/2016 Tentang Perubahan Pergub 244/2015 Penyelenggaraan Reklame di Lampiran IV (Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame)
• Pergub No. 297/2016 SOTK UPPRD (Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah) (Format file:pdf, Ukuran: 125.63 kB, Diunduh 4316 kali) Tentang: SK Gub Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPPRD di Kecamatan
• Pergub No. 262/2016 Tentang OTK BPRD (Badan Pajak dan Retribusi Daerah) (Format file:pdf, Ukuran: 335.57 kB, Diunduh 4362 kali) Tentang: SK Gub tentang organisasi dan tata kerja BPRD DKI
• SK KADIN NO 376 TAHUN 2013 (Format file:pdf, Ukuran: 3.26 MB, Diunduh 2639 kali) Tentang: Tentang Penetapan Formula Buku Perhitungan Potensi dan Rencana Penerimaan
• PERATURAN GUBERNUR NO. 182 TAHUN 2016 (Format file:pdf, Ukuran: 433.07 kB, Diunduh 4457 kali) Tentang: TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH,SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
• INKADIN NO 30 TAHUN 2016 TTG OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK (Format file:pdf, Ukuran: 2.49 MB, Diunduh 2730 kali) Tentang: Instruksi Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Pajak Restoran dan Pajak Reklame
• Perda Pajak Reklame No. 12/2011 (PDF) (Format file:pdf, Ukuran: 3.26 MB, Diunduh 16545 kali) Tentang: Perda Pajak Reklame Nomor 12 Tahun 2011 versi PDF
• INGUB NOMOR 105 TAHUN 2016 (Format file:pdf, Ukuran: 1.33 MB, Diunduh 4582 kali) Tentang: Inventarisasi Daftar Tunggakan Pajak Daerah dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah.
• SK Kadin Nomor 2927 Tahun 2015 Tentang Standardisasi Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Pemngutan Pajak Daerah. (Format file:pdf, Ukuran: 1.4 MB, Diunduh 3389 kali) Tentang: SK Kepala DInas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta Nomor 2927 Tahun 2015 Tentang Standardisasi Persyaratan Administrasi Dalam Rangka Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah.
• SK Kadis nomor 854/2016 (Format file:pdf, Ukuran: 7.55 MB, Diunduh 5098 kali) Tentang: SK Kadis tentang perubahan kedua SK Kadis 1209/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah
• SK KADIN NOMOR 203 TAHUN 2016 (Format file:pdf, Ukuran: 2.28 MB, Diunduh 2468 kali) Tentang: PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA JALAN DAN/ATAU KELAS JALAN REKLAME YANG TELAH DAN/ATAU BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 261 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-MASING KELAS SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME
• SK KADIN NOMOR 164 TAHUN 2016 (Format file:pdf, Ukuran: 6.46 MB, Diunduh 2876 kali) Tentang: TENTANG PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN NAMA JALAN DAN/ATAU KELAS JALAN REKLAME YANG TELAH DAN/ATAU BELUM TERCANTUM DALAM LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 261 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-MASING KELAS JALAN SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME
• SK KADIN NOMOR 1047 TAHUN 2016 TTG FORMULIR PENDATAAN OBJEK (Format file:pdf, Ukuran: 4.03 MB, Diunduh 5383 kali) Tentang: TENTANG BENTUK FORMULIR PENDATAAN OBJEK PAJAK DAERAH
• PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2016 (Format file:pdf, Ukuran: 469.76 kB, Diunduh 5792 kali) Tentang: TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH
• SE Kadin No. 29/2014 Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Melalui RTGS/Kiliring/Pemindahan Buku Bank DKI (Format file:pdf, Ukuran: 1020.96 kB, Diunduh 3521 kali) Tentang: Kode Rekening Bank DKI untuk Penerimaan Pajak Daerah
• SK KADIN NOMOR 371 TAHUN 2016 TENTANG PENENG REKLAME (Format file:pdf, Ukuran: 2.52 MB, Diunduh 1996 kali) Tentang: Tentang Bentuk, Tipe, Spesifikasi dan Mareti Peneng Pajak Reklame Tahun 2017
• INKADIN NOMOR 7 TAHUN 2016 (Format file:pdf, Ukuran: 1.07 MB, Diunduh 2735 kali) Tentang: PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS PAJAK DAERAH
• INSTRUKSI GUBERNUR NO. 5 TAHUN 2016 (Format file:pdf, Ukuran: 1.62 MB, Diunduh 2923 kali) Tentang: POTENSI PAJAK DAERAH
• INKADIN NO. 1 TAHUN 2016 (Format file:pdf, Ukuran: 609.2 kB, Diunduh 704 kali) Tentang: PENERTIBAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG
• INKADIN NO 1 TAHUN 2016 (Format file:pdf, Ukuran: 609.2 kB, Diunduh 817 kali) Tentang: LARANGAN REKLAME ROKOK DAN PRODUK TEMBAKAU PADA MEDIA LUAR RUANG
• PERGUB NOMOR 261 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK REKLAME (Format file:pdf, Ukuran: 1.61 MB, Diunduh 10537 kali) Tentang: PENETAPAN NAMA JALAN PADA MASING-MASING KELAS JALAN SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN PAJAK REKLAME
• PERGUB NOMOR 244 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME TAHUN 2016 (Format file:pdf, Ukuran: 11.8 MB, Diunduh 12542 kali) Tentang: Tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pajak reklame Tahun 2016.
• Inkadin Nomor 2075/2015 (Format file:pdf, Ukuran: 977.97 kB, Diunduh 1144 kali) Tentang: Batasan Pengurangan Pajak Reklame
• PERGUB NO. 172 TAHUN 2014 PEMBERIAN PENGURANGAN DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME (Format file:pdf, Ukuran: 257.93 kB, Diunduh 3851 kali) Tentang: Pemberian Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak Reklame
• PERGUB. NO 1 TAHUN 2015 LARANGAN REKLAME ROKOK (Format file:pdf, Ukuran: 299.26 kB, Diunduh 3990 kali) Tentang: Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok Dan Produk Tembakau Pada Media Luar Ruangan
• PERGUB NO. 27 TAHUN 2014 PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENETAPAN REKLAME (Format file:pdf, Ukuran: 11.41 MB, Diunduh 28937 kali) Tentang: Penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar penetapan reklame
• PERDA NO. 12 TAHUN 2011 REKLAME (Format file:zip, Ukuran: 12.24 MB, Diunduh 11579 kali) Tentang: Pajak Reklame