Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Provinsi DKI Jakarta

Downloads

Popular Downloads

Pajak Kendaraan Bermotor (37) »

  1. PERDA NO.2 TAHUN 2015
    Tentang: PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
  2. PERDA NO 8 TAHUN 2010 PKB STNK
    Tentang: Pajak Kendaraan Bermotor
  3. PERGUB NO. 77 TAHUN 2012 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
    Tentang: Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penghapusan Sanksi Administrasi
  4. SK Kaban Nomor 1594 TAHUN 2017 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
    Tentang: SK Kaban Nomor 1594 TAHUN 2017 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (31) »

  1. PERDA NO. 9 TAHUN 2010 BBN-KB
    Tentang: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  2. PERGUB NO. 77 TAHUN 2012 PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
    Tentang: Pemberian Pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Serta Penghapusan Sanksi Administrasi
  3. SK Kaban Nomor 1594 TAHUN 2017 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
    Tentang: SK Kaban Nomor 1594 TAHUN 2017 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
  4. PERATURAN GUBERNUR NO. 34 TAHUN 2017 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
    Tentang: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (15) »

  1. PERATURAN GUBERNUR NO. 34 TAHUN 2017 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
    Tentang: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
  2. PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2016
    Tentang: TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH
  3. SK KADIN NOMOR 1047 TAHUN 2016 TTG FORMULIR PENDATAAN OBJEK
    Tentang: TENTANG BENTUK FORMULIR PENDATAAN OBJEK PAJAK DAERAH
  4. PERATURAN GUBERNUR NO. 182 TAHUN 2016
    Tentang: TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH,SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Pajak Hotel (31) »

  1. PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI ONLINE
    Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  2. PERDA NO.11 TAHUN 2010 PAJAK HOTEL
    Tentang: Pajak Hotel
  3. PERGUB NO. 92 TAHUN 2011 PELAPORAN ONLINE WP HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR
    Tentang: Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
  4. PERATURAN GUBERNUR NO. 34 TAHUN 2017 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
    Tentang: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pajak Hiburan (32) »

  1. PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI ONLINE
    Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  2. PERDA NO.3 TAHUN 2015 PAJAK HIBURAN
    Tentang: Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan
  3. PERGUB NO. 92 TAHUN 2011 PELAPORAN ONLINE WP HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR
    Tentang: Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
  4. PERDA NO. 13 TAHUN 2010 PAJAK HIBURAN
    Tentang: Pajak Hiburan

Pajak Restoran (30) »

  1. PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI ONLINE
    Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  2. PERGUB NO. 92 TAHUN 2011 PELAPORAN ONLINE WP HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR
    Tentang: Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
  3. PERDA NO. 11 TAHUN 2011 RESTORAN
    Tentang: Pajak Restoran
  4. PERATURAN GUBERNUR NO. 34 TAHUN 2017 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
    Tentang: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pajak Penerangan Jalan (16) »

  1. PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN
    Tentang: Perda tentang Pajak Penerangan Jalan di Provinsi DKI Jakarta
  2. PERATURAN GUBERNUR NO. 34 TAHUN 2017 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
    Tentang: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
  3. PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2016
    Tentang: TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH
  4. SK KADIN NOMOR 1047 TAHUN 2016 TTG FORMULIR PENDATAAN OBJEK
    Tentang: TENTANG BENTUK FORMULIR PENDATAAN OBJEK PAJAK DAERAH

Pajak Reklame (34) »

  1. PERGUB NO. 27 TAHUN 2014 PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENETAPAN REKLAME
    Tentang: Penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar penetapan reklame
  2. Perda Pajak Reklame No. 12/2011 (PDF)
    Tentang: Perda Pajak Reklame Nomor 12 Tahun 2011 versi PDF
  3. PERDA NO. 12 TAHUN 2011 REKLAME
    Tentang: Pajak Reklame
  4. PERGUB NOMOR 244 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME TAHUN 2016
    Tentang: Tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pajak reklame Tahun 2016.

Pajak Parkir (27) »

  1. PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI ONLINE
    Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  2. PERGUB NO. 92 TAHUN 2011 PELAPORAN ONLINE WP HOTEL, RESTORAN, HIBURAN, PARKIR
    Tentang: Pelaksanaan Online System atas Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir
  3. PERDA NO. 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK PARKIR
    Tentang: Pajak Parkir
  4. PERATURAN GUBERNUR NO. 34 TAHUN 2017 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
    Tentang: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH

Pajak Air Bawah Tanah (19) »

  1. PERDA NO 17 TAHUN 2010
    Tentang: Pajak Air Tanah
  2. PERATURAN GUBERNUR NO. 34 TAHUN 2017 TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
    Tentang: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
  3. PERGUB NOMOR 47 TAHUN 2016
    Tentang: TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PAJAK DAERAH
  4. PERGUB 86 TAHUN 2012
    Tentang: TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (30) »

  1. Pergub 193/2016 Tentang Pembebasan BPHTB Pertama dan Waris
    Tentang: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100% (seratus persen) atas Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah)
  2. Pergub Nomor 260/2016 Tentang Penetapan NJOP Tahun 2016
    Tentang: Berdasarkan Pergub No. 265/2014 telah diatur dan ditetapkan NJOP 2015. Untuk meningkatkan pokok ketetapan pajak PBB di tahun 2016 yang memungkinkan adanya perubahan NJOP Bumi dan Bangunan di tahun 2016 maka perlu ditetapkan NJOP 2016 dengan Pergub ini.
  3. SK KADIN NOMOR 467 TAHUN 2016 TENTANG PENGENAAN NILAI PEROLEHAN OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK BPHTB
    Tentang: Pedoman dalam pelaksanaan Pergub Nomor 13/2016 Tentang Perubahan Kedua Pergub 112/2011 Tentang Prosedur Pengenaan BPHTB untuk NPOTKP Jual Beli, Waris, Hibah Wasiat.
  4. Pergub Nomor 13/2016 Prosedur Pengenaan BPHTB
    Tentang: Pergub Nomor 13/2016 atas Pergub 112/2011 untuk Prosedur Pengenaan BPHTB

Pajak Bumi dan Bangunan (58) »

  1. Pergub Nomor 260/2016 Tentang Penetapan NJOP Tahun 2016
    Tentang: Berdasarkan Pergub No. 265/2014 telah diatur dan ditetapkan NJOP 2015. Untuk meningkatkan pokok ketetapan pajak PBB di tahun 2016 yang memungkinkan adanya perubahan NJOP Bumi dan Bangunan di tahun 2016 maka perlu ditetapkan NJOP 2016 dengan Pergub ini.
  2. PERDA NO.16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
    Tentang: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  3. PERGUB NOMOR 259 TAHUN 2015 TENTANG PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN ATAS RUMAH
    Tentang: Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015 tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas rumah, rumah susun sederhana sewa dan rumah susun sederhana milik dengan nilai jual objek pajak sampai satu milyar rupiah
  4. Pergub 103/2016 Keringanan PBB
    Tentang: PERGUB TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN POKOK DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM DIKELOLA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) (77) »

  1. Pergub 193/2016 Tentang Pembebasan BPHTB Pertama dan Waris
    Tentang: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Tentang Pembebasan 100% (seratus persen) atas Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan Karena Jual Beli atau Pemberian Hak Baru Pertama Kali dan/atau Pengenaan Sebesar 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Karena Peristiwa Waris Atau Hibah Wasiat Dengan Nilai Jual Objek Pajak Sampai Dengan Rp. 2.000.000.000.- (Dua Miliar Rupiah)
  2. PERGUB NO. 27 TAHUN 2014 PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENETAPAN REKLAME
    Tentang: Penetapan nilai sewa reklame sebagai dasar penetapan reklame
  3. PERGUB NO. 224 TAHUN 2012 PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI ONLINE
    Tentang: Pembayaran dan pelaporan transaksi usaha pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir melalui online sistem
  4. PERGUB NOMOR 244 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PAJAK REKLAME TAHUN 2016
    Tentang: Tentang petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pajak reklame Tahun 2016.

Peraturan Daerah (PERDA) (18) »

  1. PERDA NO 6 TAHUN 2010 KUPD
    Tentang: Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD)
  2. PERDA NO.16 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
    Tentang: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  3. PERDA NO.2 TAHUN 2015
    Tentang: PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
  4. Perda Pajak Reklame No. 12/2011 (PDF)
    Tentang: Perda Pajak Reklame Nomor 12 Tahun 2011 versi PDF

Peraturan Pemerintah (PP) (1) »

  1. PP NO 91 TAHUN 2010 JENIS PAJAK DAERAH
    Tentang: Jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Surat Edaran (9) »

  1. SE KADIN NOMOR 31/SE/2014 OPTIMALISASI PEMBAYARAN
    Tentang: Optimalisasi Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah
  2. SE Kadin No. 29/2014 Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah Melalui RTGS/Kiliring/Pemindahan Buku Bank DKI
    Tentang: Kode Rekening Bank DKI untuk Penerimaan Pajak Daerah
  3. SE 53/SE/2015
    Tentang: NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR
  4. SE Nomor 17 dan 18 Tahun 2016 Kebijakan PBB Sekolah dan Rumah Sakit
    Tentang: Tata Cara Pengenaan dan Pengurangan PBB_p2 Sekolah dan Rumah Sakit

Pajak Rokok (5) »

  1. PERDA NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK ROKOK
    Tentang: PERDA NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG PAJAK ROKOK
  2. INGUB NOMOR 105 TAHUN 2016
    Tentang: Inventarisasi Daftar Tunggakan Pajak Daerah dan Pemasangan Stiker, Papan Informasi atau Pemberitahuan Utang Pajak Daerah.
  3. PERGUB 34 TAHUN 2017
    Tentang: TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK DAERAH
  4. INKADIN NOMOR 7 TAHUN 2016
    Tentang: PENERBITAN SURAT KETERANGAN LUNAS PAJAK DAERAH

Surat Keputusan Kadis (17) »

  1. SK Kaban Nomor 1594 TAHUN 2017 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
    Tentang: SK Kaban Nomor 1594 TAHUN 2017 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Sanksi Administrasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
  2. SK KADIN NOMOR 1047 TAHUN 2016 TTG FORMULIR PENDATAAN OBJEK
    Tentang: TENTANG BENTUK FORMULIR PENDATAAN OBJEK PAJAK DAERAH
  3. SK Kadin 2571/2016 Bebas Sanksi PKB & BBN-KB
    Tentang: Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2571 Tahun 2016 pada tanggal 31 Oktober 2016 untuk memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBN-KB kepada Wajib Pajak yang tidak atau belum membayar Pajak PKB dan BBN-KB yang telah terutang masa pajaknya dan dapat dibayarkan di tanggal 1 November hingga 31 Desember 2016.
  4. SK Kadis nomor 854/2016
    Tentang: SK Kadis tentang perubahan kedua SK Kadis 1209/2012 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pajak Daerah

Download Formulir Pajak Daerah (23) »

  1. BPRD SSPD
    Tentang:
  2. BPRD SPTPD PAJAK RESTORAN
    Tentang:
  3. SPOP BPRD PAJAK REKLAME
    Tentang:
  4. BPRD SPOPD PAJAK RESTORAN
    Tentang:

Loker (3) »

  1. Surat Pernyataan
    Tentang: Surat Pernyataan
  2. Informasi Lowongan PJLP
    Tentang: Lowongan Pekerjaan PJLP BPRD Jakarta
  3. Pengumuman PJLP
    Tentang:

Instruksi Kepala BPRD (1) »

  1. Inkaban No 9 Tahun 2018
    Tentang: Pelaksanaan Kegiatan Pencetakan dan/atau Penyampaian SPPT PBB

Other (1) »

  1. [No Downloads found]

Jl. Abdul Muis No.66
Jakarta 10110

  • Telp.3865580-85
  • Fax.3865788